a
HomeKabar PerlawananGERAK Perempuan Jawa Barat : Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!

GERAK Perempuan Jawa Barat : Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!

GERAK Perempuan Jawa Barat : Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!

Trimurti.id, Bandung, 15 Juli 2020 – Aliansi Gerak Perempuan Anti kekerasan (GERAK Perempuan) Jawa barat menggelar aksi protes menuntut disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).

Aksi tersebut digelar di depan kantor Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung pada Selasa, 14 Juli 2020.

Orton, salah seorang peserta aksi menegaskan, RUU PKS perlu segera disyahkan. Di tengah aksi, Orton berorasi, menceritakan pengalamannya menjadi korban kekerasan seksual pada saat ia bekerja di sebuah toko ritel di Bandung. Peristiwa tersebut diakuinya meninggalkan luka yang mendalam dalam hidupnya, dan dia perlu mengumpulkan banyak keberanian untuk menceritakannya di depan orang banyak.

“Yang pasti, pelecehan seksual itu terjadi akibat adanya relasi kuasa (yang timpang; red.),” tegas Orton.

Di tempat yang sama, dalam wawancara dengan reporter Trimurti.id, Resa, petugas humas GERAK Perempuan Jawa barat, menambahkan “semua orang pun rentan mengalami kekerasan seksual.” Penyebabnya bukan hanya ketidakadilan gender semata. Tapi juga ketimpangan dalam penguasan sistem ekonomi, politik dan status sosial. Seluruhnya memberi andil atas maraknya kasus kekerasan seksual.

Resa menambahkan, budaya patriarki sudah mengakar dan mapan, diperkuat oleh sistem ekonomi-politik, dan celakanya budaya tersebut direproduksi secara turun-menurun ke dari generasi ke generasi. Maka, RUU PKS harus segera disyahkan demi melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual.

Catatan Akhir Tahun dari Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa sepanjang 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam 12 tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 792%. Dan, kejadian kekerasan tersebut paling banyak terjadi di Jawa Barat (2.738 kasus).

Mengesampingkan fakta di atas, Komisi VIII DPR malah mengusulkan agar RUU PKS dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2020. Dengan alasan, sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, “karena pembahasannya agak sulit.”

 

Reporter : Baskara Hendarto

Fotografer : Oktoberlita

Bagikan